Pada sistem ekonomi manapun, peran pemerintah akan selalu dibutuhkan karena ada beberapa persoalan yang tidak dapat dilakukan oleh swasta, terlebih pada sistem ekonomi sosialis, peran pemerintah akan lebih tinggi jika dibandingkan pada sistem ekonomi kapitalis. tidak ada satu negarapun yang benar benar menganut sistem ekonomi kapitalis murni, setidaknya terdapat beberapa fungsi pemerintah yang harus dilakukan dalam suatu negara, antara lain:
Peran alokasi
dapat dipahami bahwa sumber-sumber ekonomi melibatkan banyak kepentingan didalamnya. oleh karena itu diperlukan regulasi agar sumber sumber ekonomi tersebut dapat teralokasikan dengan efisien. pengaturan mengenai efisiensi pada sumber sumber ekonomi bertitik tolak dari kegagalan pasar (market failure). kegagalan pasar merupakan gagalnya pasar dalam menyediakan suatu barang karena ketidak sanggupan antara penjual dan pembeli dalam mengadakan barang tersebut. untuk menanggulangi masalah kegagalan pasar tersebut maka munculah barang publik, yaitu barang yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat umum.
tidak ada pengecualian pada barang publik, maskudnya pengecualian dari si pemilik barang terhadap orang lain yang menggunakan barang tersebut. sebagai ilustrasi misalkan andi membeli sepatu dan mengecualikan toni untuk memakainya, karena andi membutuhkannya juga. tapi andi tidak akan membeli penyaring udara bersih sebab andi tidak bisa mengecualikan toni yang akan memakainya, sekalipunandi sangat membutuhkannya.
barang publik bisa saja dikecualikan, misalnya dengan memberi pagar pada setiap sisi jalan milik pemerintah, secara teknis mungkin bisa, akan tetapi biayanya akan sangat besar bahkan bisa melebihi biaya untuk membuat pagar tersebut. oleh karena itu barang publik adalah merupakan barang yang secara teknis maupun ekonomis tidak bisa diterapkan prinsip pengecualian atas barang tersebut. akan tetapi terdapat barang publik yang proses pembuatannya melibatkan swasta.
barang publik terdiri dari barang publik murni dan barang publik campuran. barang publik murni merupakan barang yang dihasilkan oleh pemerintah, dipasarkan oleh pemerintah atau oleh swasta. sedangkan barang publik campuran merupakan barang yang bisa didanai oleh swasta dengan melakukan tender atau melalui bantuan dana CSR (Cooporate Social Responsibility). dana CSR merupakan dana hibah dari perusahaan swasta yang peduli akan lingkungan. walikota ridwan kamil sering menggunakan dana CSR untuk membangun taman dan proyek lainnya untuk kepentingan publik.
contoh dari barang publik campuran lainnya adalah jalan tol. jalan tol mempunyai sifat pengecualian karena disediakan oleh pasar. orang yang membuat jalan tol dapat mengecualikan orang menggunakan jalan tersebut yaitu dengan memberlakukan pajak jalan.
kekhawatiran yang muncul dari adanya barang publik campuran itu adalah jika pajak yang dikenakan terlampau besar sehingga penggunaanya tidak akan maksimal dan hanya sebagian kecil saja yang mengambil manfaatnya. oleh karena itu pemerintah harus turun langsung berkontribusi, baik itu dalam penyediaan, regulasi peraturan dan pendataan dari manfaat yang diperoleh dari adanya barang publik tersebut. sehingga dengan adanya barang publik tersebut dapat bermafaat secara maximun.
Peran Distribusi
pada era modern masalah perekonomian semakin kompleks, variable dalam perkonomian semakin bertambah banyak, seperti halnya pada distribusi pendapatan. banyak variabel yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan. antara lain pemilik faktor-faktor produksi, permintaan dan penawaran faktor produksi, sistem warisan, kemampuan untuk memperoleh pendapatan dan sentralisasi, diantara faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan, yang paling mencolok terutama di indonesia adalah faktor sentralisasi. sentralisasi merupakan pemusatan suatu daerah atau suatu kawasan untuk dijadikan objek suatu kegiatan. hal ini terlihat dari ketimpangan pembangunan dan jumlah penduduk antara daerah jawa dengan luar pulau jawa. jika jumlah penduduk semakin banyak maka ketersediaan faktor produksi untuk tenaga kerja tinggi, sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan pun akan lebih terarah.
distribusi pendapatan dan kekayaan yang ditimbulkan oleh sistem pasar dianggap tidak adil oleh sebagian orang. hal ini menimbulkan disparitas pendapat diantara para ekonom, lebih penting efisiensi atau keadilan. masalah seperti ini tidak perlu diperdebakan, karena secara konseptual ilmu ekonomi itu bersifat positif sedangkan secara aplikatif, ilmu ekonomi bersifat normatif.
solusi untuk masalah diatas bisa dilakukan dengan cara transmigrasi dari daerah yang berpenduduk padat ke daerah yang berpenduduk rendah, atau bisa dilakukan dengan menarapkan pajak yang tinggi terhadap orang kaya dan memberikan subsidi kepada rakyat miskin.
Peran Stabilasi
Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada sekor swasta akan rentang terhadap guncangan. untuk mengatasi hal tersebut pemerintah bertugas untuk menjaga stabilasi perekonomian. tanpa adanya campur tangan pemerintah, penurunan permintaan akan motor akan menyebabkan penurunan jumlah pegawai, sehingga banyak orang yang akan menganggur, orang yang menganggur akan mengurangi jumlah konsumsi mereka terhadap barang dan jasa. gangguan di sektor lain akan menyebabkan efek domino.
pada saat terjadi inflasi atau deflasi pemerintah menanganinya dengan kebijakan moneter. jika inflasi yang ditimbulkan karena adanya permintaan agregat, maka pajak pada rakyat miskin akan dinaikan dan pajak orang kaya akan diturunkan, karena orang miskin mempunyai proporsi pengeluaran yang lebih besar dibanding orang kaya. hal ini akan mengurangi permintaan dari orang miskin akan barang dan jasa. akan tetapi masalah yang timbul setelahnya adalah semakin timpangnya distribusi pendapatan. pemerintah sebagai alat distribusi telah gagal.
yang terpenting adalah, pemerintah harus cepat tanggap dalam menangani masalah perekonomian. supaya perekonomian berada dalam mendekati posisi equibrium.
- menjamin keamanan negara
- mengadakan pengadilan
- menyediakan fasilitas publik
modernisasi menyebabkan rumitnya perkonomian sehingga variabel dalam perkonomian betambah banyak. pemerintah yang dahulu mempunyai peran yang lebih sedikit, sekarang akan mempunyai lebih banyak peran. mengapa pemerintah harus turut ikut campur dalam perekonomian ? kenapa tidak diserahkan sepenuhnya pada sektor swasta ? ....
adam smith sebagai konseptor ekonomi klasik mengatakan bahwa setiap orang lebih mengetahui akan dirinya sendiri, mereka akan memberikan pilihan terbaiknya bagi dirinya sendiri sehingga akan melaksanakan sesuatu yang harmonis seakan-akan semuanya diatur oleh tangan gaib. pemikiran adam smith tersebut tidak sepenuhnya salah, karena si tangan gaib menggerakan pemerintah untuk mengatur perekonomian heheh.. namun yang paling penting adalah adanya perbedaan prinsip kebebasan ekonomi menyebabkan ketidakharmonisan, setiap orang mempunyai kepentingannya masing-masing, misalkan antara kepentingan pengusaha dan karyawan yang sama-sama menginginkan upah maximum. hal inilah yang mendasari pemerintah untuk turut campur dalam perkonomian. dalam perekonomian modern terdapat tiga peran pemerintah dalam perekonomian, yaitu :
- peran alokasi
- peran distribusi
- peran stabilisasi
Peran alokasi
dapat dipahami bahwa sumber-sumber ekonomi melibatkan banyak kepentingan didalamnya. oleh karena itu diperlukan regulasi agar sumber sumber ekonomi tersebut dapat teralokasikan dengan efisien. pengaturan mengenai efisiensi pada sumber sumber ekonomi bertitik tolak dari kegagalan pasar (market failure). kegagalan pasar merupakan gagalnya pasar dalam menyediakan suatu barang karena ketidak sanggupan antara penjual dan pembeli dalam mengadakan barang tersebut. untuk menanggulangi masalah kegagalan pasar tersebut maka munculah barang publik, yaitu barang yang disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat umum.
tidak ada pengecualian pada barang publik, maskudnya pengecualian dari si pemilik barang terhadap orang lain yang menggunakan barang tersebut. sebagai ilustrasi misalkan andi membeli sepatu dan mengecualikan toni untuk memakainya, karena andi membutuhkannya juga. tapi andi tidak akan membeli penyaring udara bersih sebab andi tidak bisa mengecualikan toni yang akan memakainya, sekalipunandi sangat membutuhkannya.
barang publik bisa saja dikecualikan, misalnya dengan memberi pagar pada setiap sisi jalan milik pemerintah, secara teknis mungkin bisa, akan tetapi biayanya akan sangat besar bahkan bisa melebihi biaya untuk membuat pagar tersebut. oleh karena itu barang publik adalah merupakan barang yang secara teknis maupun ekonomis tidak bisa diterapkan prinsip pengecualian atas barang tersebut. akan tetapi terdapat barang publik yang proses pembuatannya melibatkan swasta.
barang publik terdiri dari barang publik murni dan barang publik campuran. barang publik murni merupakan barang yang dihasilkan oleh pemerintah, dipasarkan oleh pemerintah atau oleh swasta. sedangkan barang publik campuran merupakan barang yang bisa didanai oleh swasta dengan melakukan tender atau melalui bantuan dana CSR (Cooporate Social Responsibility). dana CSR merupakan dana hibah dari perusahaan swasta yang peduli akan lingkungan. walikota ridwan kamil sering menggunakan dana CSR untuk membangun taman dan proyek lainnya untuk kepentingan publik.
contoh dari barang publik campuran lainnya adalah jalan tol. jalan tol mempunyai sifat pengecualian karena disediakan oleh pasar. orang yang membuat jalan tol dapat mengecualikan orang menggunakan jalan tersebut yaitu dengan memberlakukan pajak jalan.
kekhawatiran yang muncul dari adanya barang publik campuran itu adalah jika pajak yang dikenakan terlampau besar sehingga penggunaanya tidak akan maksimal dan hanya sebagian kecil saja yang mengambil manfaatnya. oleh karena itu pemerintah harus turun langsung berkontribusi, baik itu dalam penyediaan, regulasi peraturan dan pendataan dari manfaat yang diperoleh dari adanya barang publik tersebut. sehingga dengan adanya barang publik tersebut dapat bermafaat secara maximun.
Peran Distribusi
pada era modern masalah perekonomian semakin kompleks, variable dalam perkonomian semakin bertambah banyak, seperti halnya pada distribusi pendapatan. banyak variabel yang menyebabkan ketidakmerataan distribusi pendapatan. antara lain pemilik faktor-faktor produksi, permintaan dan penawaran faktor produksi, sistem warisan, kemampuan untuk memperoleh pendapatan dan sentralisasi, diantara faktor-faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan, yang paling mencolok terutama di indonesia adalah faktor sentralisasi. sentralisasi merupakan pemusatan suatu daerah atau suatu kawasan untuk dijadikan objek suatu kegiatan. hal ini terlihat dari ketimpangan pembangunan dan jumlah penduduk antara daerah jawa dengan luar pulau jawa. jika jumlah penduduk semakin banyak maka ketersediaan faktor produksi untuk tenaga kerja tinggi, sehingga kemampuan untuk memperoleh pendapatan pun akan lebih terarah.
distribusi pendapatan dan kekayaan yang ditimbulkan oleh sistem pasar dianggap tidak adil oleh sebagian orang. hal ini menimbulkan disparitas pendapat diantara para ekonom, lebih penting efisiensi atau keadilan. masalah seperti ini tidak perlu diperdebakan, karena secara konseptual ilmu ekonomi itu bersifat positif sedangkan secara aplikatif, ilmu ekonomi bersifat normatif.
solusi untuk masalah diatas bisa dilakukan dengan cara transmigrasi dari daerah yang berpenduduk padat ke daerah yang berpenduduk rendah, atau bisa dilakukan dengan menarapkan pajak yang tinggi terhadap orang kaya dan memberikan subsidi kepada rakyat miskin.
Peran Stabilasi
Perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada sekor swasta akan rentang terhadap guncangan. untuk mengatasi hal tersebut pemerintah bertugas untuk menjaga stabilasi perekonomian. tanpa adanya campur tangan pemerintah, penurunan permintaan akan motor akan menyebabkan penurunan jumlah pegawai, sehingga banyak orang yang akan menganggur, orang yang menganggur akan mengurangi jumlah konsumsi mereka terhadap barang dan jasa. gangguan di sektor lain akan menyebabkan efek domino.
pada saat terjadi inflasi atau deflasi pemerintah menanganinya dengan kebijakan moneter. jika inflasi yang ditimbulkan karena adanya permintaan agregat, maka pajak pada rakyat miskin akan dinaikan dan pajak orang kaya akan diturunkan, karena orang miskin mempunyai proporsi pengeluaran yang lebih besar dibanding orang kaya. hal ini akan mengurangi permintaan dari orang miskin akan barang dan jasa. akan tetapi masalah yang timbul setelahnya adalah semakin timpangnya distribusi pendapatan. pemerintah sebagai alat distribusi telah gagal.
yang terpenting adalah, pemerintah harus cepat tanggap dalam menangani masalah perekonomian. supaya perekonomian berada dalam mendekati posisi equibrium.
Tag :
seputar ekonomi
0 Komentar untuk "Peran pemerintah dalam perekonomian"